Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengumumkan keberangkatan kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia menuju Tanah Air pada Senin malam (24/8/2026). Pengumuman disampaikan Ali saat mengunjungi Kraton Majapahit, Jakarta Timur, di mana ia meminta dukungan doa agar perjalanan unit tempur tersebut berlangsung selamat hingga tiba di perairan Indonesia perkiraan pertengahan hingga akhir September mendatang.
Kapal yang masih berbendera Italia dan mengusung nama ITS Garibaldi ini dijadwalkan meninggalkan pelabuhan asal kira-kira pukul 22.00 waktu setempat. Menurut Ali, rute pelayaran akan menembus Terusan Suez dan Laut Merah, area yang dinilai cukup tantangan, sehingga keberangkatan dikawal oleh sejumlah fregat milik Angkatan Laut Italia. Perkiraan kedatangan di wilayah Indonesia berkisar antara tanggal 15 hingga 20 September, tergantung kondisi cuaca dan kecepatan layar.
Proses pergantian nama dan bendera direncanakan digelar secara resmi setelah kapal mengankor di perairan nasional. KSAL menargetkan upacara pengukuhan KRI Gajah Mada serta pergantian bendera Merah Putih berlangsung sekitar tanggal 25 September. Presiden Prabowo Subianto diharapkan hadir langsung di atas dek kapal (onboard) untuk meresmikan unit yang dinamai dari tokoh penyatuan Nusantara, Gajah Mada, guna menegaskan semangat persatuan bangsa.
Ali menegaskan bahwa KRI Gajah Mada nanti tidak hanya menjadi aset Angkatan Laut semata. Kapal induk ini akan dioperasikan secara terpadu oleh ketiga matra TNI, dilengkapi dengan helikopter dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, maupun Angkatan Darat. Pilot dari ketiga matra tersebut akan dilatih khusus untuk kemampuan mendarat dan lepas landas di dek kapal induk, sebagai wujud nyata doktrin pertahanan universal dan semangat kesatuan di bawah komando TNI.
Persetujuan resmi penerimaan hibah unit ini sebelumnya telah diperoleh melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa, 21 Juli 2026. Wakil Ketua Komisi I DPR Budi Djiwandono menyampaikan laporan hasil pembahasan terkait hibah alutsista utama (alpalhankam) dari Pemerintah Republik Italia. Ketua DPR Puan Maharani kemudian meminta persetujuan forum paripurna, yang kemudian disetujui secara bulat oleh seluruh anggota yang hadir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Dengan demikian, proses akuisisi KRI Gajah Mada telah memiliki landasan hukum yang sah dan dukungan politik penuh.