Thursday, 8 October 2026
Nasional

Prabowo Akui Kekurangan Operasional Kopdes Merah Putih, Targetkan Revolusi Rantai Pasok Nasional

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menanggapi gelombang kritik masyarakat terhadap operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang baru berjalan sekitar satu setengah bulan. Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan secara daring pada Senin (20/7/2026), Kepala Negara mengakui masih terdapat berbagai kendala teknis di lapangan, mulai dari masalah infrastruktur listrik, ketersediaan air, hingga akses internet yang belum merata di lokasi operasional.

Meski mengakui adanya kekurangan di tahap awal, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat fungsi Kopdes Merah Putih secara menyeluruh. Ke depan, koperasi ini diproyeksikan tidak hanya sekadar unit ekonomi desa, melainkan pusat logistik terpadu yang dilengkapi gudang, ruang pendingin (cold storage), armada truk pengangkut, apotek obat generik murah, hingga bengkel alat mesin pertanian (alsintan). Langkah ini diambil sebagai upaya pertama dalam sejarah Indonesia untuk membangun rantai pasok (supply chain) yang terintegrasi langsung dari pusat hingga ke pelosok desa.

Target utama dari penguatan rantai pasok ini adalah untuk memutus praktik penimbunan barang dan menjamin ketersediaan komoditas pokok, terutama saat momentum krusial seperti Idul Fitri atau tahun baru. Prabowo menekankan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih bertujuan untuk mengeliminasi peran rentenir yang selama ini memberatkan petani, sekaligus memangkas jalur distribusi yang terlalu panjang. Berdasarkan riset Kementerian Pertanian, rantai distribusi konvensional yang melibatkan banyak pihak penengah mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi sebesar 30 hingga 40 persen.

Dengan sistem baru ini, pemerintah menargetkan margin keuntungan Kopdes Merah Putih hanya berkisar di angka 5-10 persen, sehingga petani dan konsumen dapat menikmati porsi keuntungan yang lebih besar. Presiden memproyeksikan efisiensi ini dapat menghasilkan penghematan ekonomi hingga Rp313 triliun. Melalui perputaran uang yang lebih efisien di tingkat akar rumput, pemerintah optimis daya beli masyarakat akan meningkat tajam dan mampu menciptakan efek pengganda (multiplier effect) ekonomi yang masif bagi rakyat kecil.